thegreatmorgani.com – Indonesia sangat bergantung pada batu bara—lebih dari 50 % dari kapasitas 101 GW—sementara energi terbarukan hanya sekitar 15 %. Untuk mempercepat transisi energi, pemerintah menargetkan pengembangan PLTN sebagai sumber energi rendah karbon.
Jadwal & Target Pembangunan
- RUPTL 2025–2034 mencakup rencana membangun dua PLTN masing‑masing 250 MW di Sumatra dan Kalimantan, total 500 MW, yang diharapkan mulai memasok listrik pada 2032–2034.
- Dep. Menteri ESDM mempercepat target lebih awal, yaitu operasional saat 2030–2032, dari rencana semula 2032–2032 .
Lokasi & Persiapan Teknis
- 29 lokasi kandidat telah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional, mencakup Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua—dipilih berdasarkan kriteria aman terhadap tsunami/fault line/vulkanik.
- Peraturan siap: pembentukan NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organization) melalui Keppres, dan pengaturan tentang pengolahan uranium—terutama dari Kalbar—dengan standar pengawasan ketat.
Mitra & Teknologi Potensial
- Negosiasi resmi sedang berlangsung dengan perusahaan dari Rusia (Rosatom), China (CNNC), Amerika Serikat (NuScale), dan Kanada.
- Pilihan teknologi meliputi reaktor modular kecil (SMR), reaktor gas suhu tinggi, serta potensi reaktor Termal Molten Salt (TMSR‑500).
- Kerja sama teknis di UGM dan pihak industri (seperti ThorCon) sedang berjalan terkait studi seismic & safety SMR TMSR‑500.
Alasan & Manfaat Strategis
- PLTN diharapkan menjadi baseload listrik rendah karbon untuk mengurangi emisi, mendukung target net-zero 2060, serta mengurangi ketergantungan batu bara.
- Dipandang lebih murah dalam jangka panjang dibandingkan batu bara dan membantu kestabilan grid listrik nasional .
- Disampaikan bahwa PLTN murni untuk energi, bukan senjata, sesuai komitmen Indonesia dalam NPT dan CTBT.
Tantangan & Catatan Penting
- Isu khusus daerah gempa menjadi perhatian, sehingga lokasi dipilih di area non-seismik (Kalimantan, Bangka, dll.) .
- Biaya tinggi dan kebutuhan SDM: pembangunan PLTN butuh regulasi lengkap & tenaga ahli, ditargetkan rampung pembentukan NEPIO dan pelatihan ahli segera.
- Penerimaan publik: edukasi perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat dan risiko PLTN.
- Pengelolaan limbah nuklir dan rantai pasok uranium perlu kerangka ketat melibatkan Bapeten, BRIN, dan Kementerian ESDM.
Indonesia telah memasukkan pembangunan PLTN dalam RUPTL 2025–2034, menargetkan opsional perdana 500 MW pada 2032–2034, dengan percepatan kemungkinan operasional pada 2030. Persiapan mencakup penentuan 29 lokasi, regulasi NEPIO, pengolahan uranium, dan kolaborasi teknologi global. PLTN diharapkan memperkuat ketahanan energi, mendukung target net-zero, dan mengurangi emisi—dengan tantangan utama pada regulasi, SDM, publik, dan keamanan nuklir.